Penjelasan Gubernur Ahmad Luthfi Terkait Klaim Bupati Pekalongan Saat OTT KPK

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi akhirnya memberikan tanggapan resmi mengenai kabar yang menyeret namanya dalam pusaran kasus hukum yang menimpa Bupati Pekalongan. Beliau memberikan klarifikasi tegas guna meluruskan berbagai informasi simpang siur yang beredar di masyarakat terkait pengakuan Fadia Arafiq mengenai kronologi pengamanan oleh pihak berwenang.

Ahmad Luthfi menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak mengetahui peristiwa penangkapan tersebut secara langsung dan baru mendapatkan kabar dari pemberitaan media massa pada Selasa pagi. Ia terkejut saat mengetahui namanya disebut-sebut berada di lokasi yang sama ketika tim penyidik lembaga antirasuah mulai melakukan tindakan hukum terhadap sejawatnya tersebut.

Detail Pertemuan di Semarang Sebelum Penangkapan

Meskipun demikian, Gubernur Luthfi tidak menampik adanya pertemuan tatap muka yang sempat dilakukan bersama Fadia Arafiq beberapa jam sebelum isu penangkapan mencuat. Pertemuan kedinasan tersebut berlangsung secara formal di kediaman dinas Gubernur di Semarang pada Senin malam, tepatnya tanggal 3 Maret 2026.

Perlu ditekankan oleh Gubernur bahwa agenda tersebut bukanlah pertemuan rahasia atau empat mata yang hanya melibatkan dirinya dan Bupati Pekalongan saja. Dalam kesempatan tersebut, turut hadir pula pimpinan daerah lainnya yakni Bupati Tegal dan Wakil Bupati Purbalingga yang membawa agenda pembahasan program strategis daerah.

Fokus utama pembicaraan dalam rapat informal tersebut adalah mengenai laporan progres pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di wilayah masing-masing. Program ini merupakan inisiatif nasional yang memerlukan koordinasi intensif antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten guna memastikan kesiapan teknis di lapangan.

Selain melaporkan perkembangan program, Fadia Arafiq secara khusus menyampaikan permohonan izin untuk tidak bisa menghadiri rapat koordinasi yang dijadwalkan esok harinya. Ia menjelaskan alasan ketidakhadirannya dalam acara yang akan dihadiri oleh pihak kementerian, lalu segera berpamitan pulang setelah urusan administrasi tersebut selesai.

Bantahan Bupati Pekalongan Mengenai Operasi Tangkap Tangan

Di sisi lain, publik dikejutkan dengan kemunculan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dengan mengenakan rompi oranye khas tahanan. Penampilannya tersebut memicu spekulasi luas mengenai keterlibatannya dalam dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini tengah didalami oleh pihak penyidik.

Kepada para jurnalis yang telah menantinya, Fadia memberikan pembelaan bahwa dirinya tidak terjaring dalam skema Operasi Tangkap Tangan atau OTT seperti yang diberitakan. Ia mengklaim bahwa saat rumah pribadinya di Pekalongan digeledah oleh petugas, dirinya sedang berada di Semarang untuk urusan dinas bersama Gubernur Jawa Tengah.

Fadia juga bersumpah bahwa tidak ada barang bukti berupa uang tunai atau aset berharga lainnya yang disita oleh petugas dalam rangkaian proses penjemputan tersebut. Ia menyatakan kebingungannya atas status hukum yang ditetapkan kepadanya, mengingat ia merasa tidak ada transaksi ilegal yang dilakukan pada saat kejadian berlangsung.

Pesan Integritas dari Gubernur Jawa Tengah

Menanggapi situasi yang sedang terjadi, Ahmad Luthfi berpesan agar peristiwa ini dijadikan sebagai pembelajaran berharga bagi seluruh pemimpin daerah dan aparatur sipil negara di Jateng. Beliau menekankan pentingnya menjaga integritas dan moralitas dalam menjalankan amanah jabatan agar terhindar dari permasalahan hukum yang merugikan rakyat.

Menurut Luthfi, setiap pejabat publik memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi suri tauladan yang baik bagi masyarakat luas dalam segala aspek kehidupan. Hal ini sangat krusial guna membangun kembali kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan di wilayah Jawa Tengah.

Menciptakan birokrasi yang sehat hanya dapat dicapai apabila seluruh elemen pemerintah berkomitmen penuh untuk bekerja sesuai dengan aturan hukum yang berlaku atau rule of law. Tidak boleh ada kompromi terhadap praktik-praktik yang menyimpang dari prosedur hukum tetap demi kepentingan pribadi maupun golongan tertentu.

KPK sebagai lembaga negara memiliki wewenang penuh untuk melakukan tindakan hukum terhadap siapapun pejabat yang terindikasi melakukan praktik korupsi atau pungutan liar. Masyarakat diminta untuk tetap tenang dan menghormati seluruh proses hukum yang sedang dijalankan oleh lembaga antirasuah tersebut hingga tuntas.

Diharapkan melalui proses yang transparan ini, kebenaran materiil atas kasus yang menjerat Bupati Pekalongan dapat segera terungkap demi tegaknya keadilan di Indonesia. Penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu merupakan kunci utama dalam memberantas akar korupsi yang selama ini menghambat pembangunan daerah.

---

Pertanyaan Umum (FAQ)

Apa klarifikasi utama Gubernur Ahmad Luthfi terkait kasus Bupati Pekalongan?

Ahmad Luthfi mengklarifikasi bahwa ia baru mengetahui kabar penangkapan Fadia Arafiq dari media pada Selasa pagi dan menegaskan pertemuan mereka pada Senin malam hanya membahas program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kapan dan di mana pertemuan terakhir antara Gubernur Luthfi dan Fadia Arafiq terjadi?

Pertemuan terjadi pada Senin malam, 3 Maret 2026, di kediaman dinas Gubernur Jawa Tengah di Semarang.

Siapa saja yang hadir dalam pertemuan tersebut?

Selain Gubernur Luthfi dan Fadia Arafiq, pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Bupati Tegal dan Wakil Bupati Purbalingga.

Apa alasan Fadia Arafiq membantah dirinya terkena OTT?

Fadia mengklaim saat penggeledahan di rumahnya (Pekalongan), ia sedang berada di Semarang bersama Gubernur, serta menyatakan tidak ada barang bukti uang yang disita oleh KPK.

Apa topik pembahasan dalam pertemuan di rumah dinas Gubernur tersebut?

Pertemuan membahas laporan progres program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta permohonan izin Fadia Arafiq yang tidak bisa hadir dalam rapat koordinasi bersama Menteri pada hari Selasa.